Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013

Pendahuluan

Pembangunan jangka panjang nasional 2005 -2025 bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Salah satu hal penting dan mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi, serta pemanfatan sumberdaya alam yang seimbang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah. Kondisi tersebut akan dapat berjalan optimal manakala didukung oleh informasi, baik informasi spasial maupun informasi non spasial yang andal (accountable), berkelanjutan (continuable) dan mudah diakses (assessible).

System informasi spasial yang andal, berkelanjutan dan mudah diakses harus mengacu pada referensi tunggal agar dapat diintegrasikan. Sedangkan di Indonesia, setiap instansi merujuk pada Undang-Undang yang berbeda. Kementerian Kehutanan berpedoman pada UU No 41 Tahun 1999, Kementerian ESDM mengacu pada UU No 4 Tahun 2009, Pemerintah Daerah mengacu apda UU No 32 Tahun 2004 lalu juga ada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehingga Informasi Geospasial Tematik (IGT) tidak merujuk pada satu sumber rujukan peta dasar. Selama IGT tidak merujuk pada peta dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan mempunyai kewenangan maka IGT akan menimbulkan kesimpangsiuran.

SRGI (Sistem Referensi Geospasial Indonesia) tunggal sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan Satu Peta (One Map) bagi Indonesia  Dengan satu peta maka semua pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan serentak tanpa tumpang tindih kepentingan. Continue reading