Analisis Singkat Mengenai Perubahan UU No 27 th 2007 kepada UU No 1 th 2014

Pada tahun 2013 lalu, DPR-RI telah mengesahkan perubahan/ revisi UU No 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi UU No 1 th 2014. Perubahan ini, disinyalir karena adanya penyalahgunaan HP-3 sehingga lahan pesisir tidak maksimal dalam pengelolaannya.

Namun apa saja pasal dan ayat yang di revisi dan bagaimana analisanya?

UU PWP-PK

Dari UU No 27 tahun 2007 yang direvisi adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Yang diubah adalah angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, serta di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A.

Angka 1: lebih mengedepankan koordinasi.
Angka 17 : dalam hal ini peran pemerintah pusat juga penting, tak hanya Pemerintah Daerah.
Angka 18 : mempermasalahkan HP-3 sehingga HP-3 diganti dengan Izin Pengelolaan. Hak Pengusahaan perairan Pesisir (HP-3) dihilangkan. Dan diganti dengan angka 18A yang menjelaskan tentang Izin Pengelolaan.

Dalam hal ini pencabutan HP-3 menuai kontroversi, dimana ada yang menganggap HP-3 merupakan kapitalisasi wilayah dan mengakibatkan wilayah pesisir tidak berkembang. Namun di lain pihak ada pula yang menganggap Izin Pengelolaan lebih mengkapitalisasikan wilayah pesisir karena nelayan tradisional tidak bisa mengelola dengan selayaknya.
Angka 23 dan 26 : Kata “orang” menjadi “setiap orang”.
Angka 27: diberi tambahan angka 27A yang menjelaskan tentang dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.

Angka 31 : lebih menekankan pada masyarakat pada umumnya, tidak hanya masyarakat pesisir saja.
Angka 33: membahas tentang masyarakat hukum adat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Angka 38 : penjelasan lebih jelas tentang “setiap orang”.
Angka 44 : menteri tidak hanya bertanggung jawab namun orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal kelautan dan perikanan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14
Analisis:
Ayat 1 : yang bisa mengusulkan tidak hanya pemerintah dan badan usaha tetapi masyarakat secara luas juga diberi akses untuk pengusulan wilayah pengelolaan.
Ayat 7: penghilangan kata ‘maka’

Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Izin

Mengganti kata sebelumnya “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir” yang sudah diganti dengan Izin Pengelolaan pada pasal satu.

Pasal 16 diubah untuk menjelaskan tentang Izin Lokasi sebagai dasar Izin Pengelolaan. Berbeda dengan UU 27 th 2007 yang masih menggunakan istilah HP-3.

Pasal 17 diubah untuk memperjelas tentang Izin Lokasi dalam luasan dan waktunya. Izin Lokasi juga tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 18 diubah untuk mempertegas penggunaan Izin Lokasi. Jika dalam waktu 2 tahun sejak izin diterbitkan tidak juga merealisasikan kegiatannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 19 diubah menjadi lebih rinci mengenai kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir, tidak seperti UU sebelumnya yang tidak menjelaskan kegiatan rinci dalam pemanfaatan pesisir, sehingga rawan disalahgunakan.

Pasal 20 diubah tidak membahas HP-3 tetapi lebih ke penekanan bahwa pemerintah memfasilitasi Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi kepada masyarakat lokal dan tradisional. Sehingga tidak hanya pengusaha besar saja yang dapat mengelola pesisir.

Pasal 21 diubah lebih memfokuskan pada pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 22 diubah sebagai pembahasan mengenai Izin Pengelolaan oleh masyarakat hukum adat.

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C yang membahas tentang Izin Lokasi.

Pasal 23 diubah, menambahkan untuk “kepentingan pertahanan dan kemanan negara” serta diperingkas karena ketentuan tersebut akan dijelaskan pada pasal sesudahnya.

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A untuk membahas kepemilikan izin bagi orang asing.

Pasal 30 diubah dari hanya satu ayat menjadi 4 ayat. Membahas tentang bagaimana penentuan zona inti sebagai kawasan eksploitasi melalui mekanisme perizinan Menteri-DPR.

Pasal 50 diubah mengenai kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati dalam memberikan maupun mencabut Izin Lokasi sesuai dengan daerah yang merupakan kewenangannya.

Pasal 51  mengenai kewenangan menteri yang tidak lagi melalui pertimbangan DPR namun melalui Peraturan Menteri.

Pasal 60 diubah dengan memberi keluasan hak bagi masyarakat. Dapat dilihat dalam beberapa poin dimana masyarakat bisa mengusulkan wilayah-wilayah tradisional maupun masyarakat hukum adat.

Ayat (2) Pasal 63 diubah mengenai kewajiban pemerintah yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha mandiri. Karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.

Pasal 71 diubah lebih detil mengenai sanksi administratif yg dikenakan kepada penyalah guna dan pelanggar persyaratan.

Pasal 75 diubah dalam pemberian denda kepada pelanggar aturan. Tidak tanggung-tanggung, jika pada UU No 27 th 2007 dituliskan maksimal kurungan 6 bulan dan denda Rp 300.000.000,00 maka pada UU No 1 th 2014  menjadi lebih banyak, Rp 500.000.000,00 dengan kurungan max 3 th.

Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah untuk menindak oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga hukum dapat ditegakkan.

Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75A
Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 78A
Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.
Pasal 78B
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

Demikian telah saya jelaskan bagian mana saja yang direvisi beserta sedikit analisis dari saya pribadi. Meski pada tahun tersebut terdapat banyak kontroversi mengenai revisi Undang-undang ini, akan tetapi, RUU yang sudah disahkan menjadi UU ini akhirnya yang akan menjadi acuan kita dalam pengelolaan wilayah pesisir.

UU No 27 th 2007 dapat anda unduh disini.

UU No 1 th 2014 dapat anda unduh disini.

Sekian. Terimakasih.

Solo, 22 Februari 2015

*) Artikel ini dibuat oleh Luthfi Izzaty (11/319011/TK/38151) untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir.

7 thoughts on “Analisis Singkat Mengenai Perubahan UU No 27 th 2007 kepada UU No 1 th 2014

Leave a Reply to izzatyzone Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s