Poros Maritim Dunia, Mungkinkah?

maritim

Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalimat yang membuat kita terpukau dan terbuai sambil membayangkan bagaimana rasanya kalau kita berada pada level “POROS DUNIA”. Ohoooww sepertinya keren, ya?

Itulah yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo ketika bertekad menduduki jabatan nomer satu di Indonesia. RI-1. Presiden. Sehingga hal ini banyak sekali dibicarakan dan banyak hal menjadi poin diskusi di negara ini.

Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus mempunyai pondasi kebijakan maritim yang kokoh baik dari segi ekonomi, sosial, kemanan, bahkan politik. Kekuatan inilah yang kemudian diistilahkan sebagai Maritime Power. Dimana Indonesia memiliki kekuatan dan ketahanan di atas laut, dibawah laut, dan dipermukaan laut untuk kemudian diproyeksikan ke darat.

Peluang :

Pertama, dalam bidang ekonomi. Indonesia saat ini adalah ekonomi keenambelas terbesar di dunia. Berdasarkan laporan McKinsey, Indonesia diestimasikan menduduki peringkat ketujuh di tahun 2030. Gagasan Presiden mengenai Poros Maritim Dunia dapat merealisasikan outlook Mckinsey tersebut. Potensi maritim Indonesia memiliki banyak aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri jasa maritim, sektor perikanan, pariwisata, energi, dan sebagainya.

Kedua, dari segi geografis. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1.500 dolar AS. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu belum kita manfaatkan dengan baik.

Ketiga, dari segi SDM. Dengan SDM yang sangat melimpah di Indonesia ini hendaknya bisa dioptimalkan untuk kemudian bersama membangun kekuatan maritim. SDM di Indonesia juga telah banyak yang memiliki pengetahuan tentang kemaritiman. Adanya sekolah ataupun jurusan maritim bisa menjadi peluang besar guna pengembangan teknologi dan kebijakan di sektor maritim.
Tantangan:

Dari segi kemanan, perlu adanya peningkatan kompetensi dan teknologi bagi para prajurit TNI AL. TNI AL sebagai garda terdepan pengamanan laut masih jauh dari cukup untuk dapat menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dari kebutuhan sekitar 300 kapal kombatan, TNI AL hanya memiliki sekitar 130 kapal dengan komposisi dan kemampuan yang dirasa belum memadai. Kekuatan TNI AL tertinggal dari negara-negara tetangga, terutama dari sisi teknologi, karena masih mengandalkan kapal-kapal tua.

Politik kebijakan penataan ruang di Indonesia belum mempertimbangkan aspek kebudayaan bahari atau maritim. Contohnya DKI Jakarta. Sebagai kota pantai dengan Teluk Jakarta-nya, seharusnya menjadi potensi yang dapat menjadi solusi perkembangan transportasi air dan pariwisata. Berdasarkan data pemantauan 13 sungai oleh BPLHD DKI Jakarta pada September 2012, diketahui ada 82,6 persen dari 67 titik pemantauan berstatus tercemar berat, 10,1 persen tercemar sedang, 7,2 persen tercemar ringan, dan 0 persen kondisi baik. Padahal sebagai kota dimana Istana Negara berada, Jakarta lah barometer pembangunan Indonesia.

Selanjutnya adalah mental Warga Negara Indonesia yang mengaku memiliki nenek moyang seorang pelaut. Tentu kita masih ingat lagu masa kecil kita, “Nenek moyangku seorang pelaut”

nenek moyangku orang pelaut
gemar mengarung luas samudra
menerjang ombak tiada takut
menempuh badai sudah biasa
angin bertiup layar terkembang
ombak berdebur di tepi pantai
pemuda b’rani bangkit sekarang
ke laut kita beramai-ramai

Sedangkan pola pikir masyarakat sekarang terus saja pengembangan pembangunan darat yang digencarkan. Pasca kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, pola pikir kemaritiman memudar secara sistematis menjadi pola yang berorientasi darat.

Setidaknya, dalam paparannya, Son Diamar (Anggota Dewan Kelautan Indonesia) menegaskan bahwa ada lima pilar pembangunan maritim untuk dikembangkan. Pertama, membangun SDM, budaya, dan iptek kelautan unggulan dunia. Kedua, mengembangkan ekonomi perikanan, pariwisata, ESDM, pelayaran, dan konstruksi kelautan. Ketiga, mengelola wilayah laut, menata ruang terintegrasi darat, dan laut serta mengembangkan kota-kota ‘bandar dunia’ menggunakan prinsip berkelanjutan. Keempat, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan berbasis geografi negara kepulauan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sistem hukum kelautan.

Jika kelima hal tersebut dapat dipenuhi, maka Maritime Power akan dimiliki dan selanjutnya adalah melangkah kepada Poros Maritim Dunia.

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” (Soekarno-1953)

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia? Bisa! Jaya di Laut, Sejahtera di Darat.


(*Luthfi Izzaty. 11/319011/TK/38151. Mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi UGM)

Sumber:

Indonesia Maritime Institute

Jurnal Maritim
Bakosurtanal

5 thoughts on “Poros Maritim Dunia, Mungkinkah?

  1. Iwan Yuliyanto says:

    Bisa! Asal benar-benar dikelola dengan baik, dengan konsep dan tujuan yang matang dan terukur ya, mbak Izzaty.

    Saya menyoroti pilar yang kedua saja (dari lima pilar) yang saat ini bisa dilihat, yaitu mengembangkan ekonomi perikanan.

    Selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yang didalamnya ada nelayan kecil dan tradisional. Apa yang terjadi saat ini dengan kenaikan dan kelangkaan BBM menegasikan komitmen pemerintah mengusung poros maritim dunia.

    Hingga saat ini, banyak nelayan kecil yang tidak mendapatkan pasokan solar di berbagai daerah di Indonesia. BBM sebagai faktor produksi sulit didapatkan nelayan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal. Sehingga biaya melaut sampai meningkat hingga 50%. Parahnya lagi, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Situasi ini semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan. Ironi ya.

    Contoh kasusnya di Aceh:
    http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/04/366458/nelayan-bbm-mahal-kami-jual-kapal-ke-pemerintah

    • izzatyzone says:

      Terimakasih tanggapannya, Pak Iwan 🙂 Benar sekali Pak,Indonesia bisa untuk mewujudkan poros maritim dunia, akan tetapi memang perlu banyak sekali hal yang diperbaiki. Kekuatan maritim tidak belum mempertimbangkan aspek2 yang lain, sehingga memang belum ada keterpaduan dalam mengelola maritim. seperti yang sudah Pak Iwan contohkan, kenaikan bbm pun belum mempertimbangkan aspek maritim, masih berorientasi ekonomi saja 🙂

Leave a Reply to izzatyzone Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s